2 Desember 2014 | Kegiatan Statistik Lainnya
Progres kemajuan BPS sebagai sebuah organisasi semakin terlihat. Dan hal itu bukan hanya isapan jempol belaka ketika berbagai penghargaan datang sebagai hitam di atas putih yang membuktikan bahwa kinerja BPS memang sudah diakui secara nasional. Hasilnya? Empat penghargaan dari Kementerian Keuangan dan sebuah penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi menambah koleksi lemari penghargaan BPS. Namun, seperti kata orang bijak, “Mempertahankan lebih sulit daripada meraih”. Tugas BPS ke depan tentunya akan semakin besar. Dengan adanya predikat-predikat ini, ekspektasi tidak dapat dielak. Namun, hal ini tentunya harus menjadi motivasi setiap pegawai ke depan.
Dimulai pada 12 September 2014, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPS meraih penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono yang didampingi Menteri Keuangan M. Chatib Basri, bertepatan dengan acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013. Kemenkeu mencatat ada beberapa hal positif dari tata kelola keuangan pemerintah saat ini. Pertama, adanya komitmen para pimpinan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. Kedua, meningkatnya kualitas LKKL/LKPP/LKPD dengan opini audit yang semakin baik. Kemudian juga berkurangnya temuan-temuan BPK atas pengelolaan keuangan.
Berlanjut pada 24 September 2014, masih bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu, diadakan Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013. Tidak tanggung-tanggung, tiga penghargaan berhasil diraih BPS. Yang pertama sebagai juara kedua kategori Utilisasi BMN untuk kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100. Kedua, sebagai juara ketiga kategori Kepatuhan Pelaporan BMN untuk kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100. Dan yang paling bergengsi, penghargaan Bandha Tadya Abiwada Utama, sebagai instansi yang tiga tahun berturut-turut meraih Apresiasi Pengelolaan BMN. Penghargaan berupa piala tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BPS, Eri Hastoto. Harapan tinggi pun datang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada setiap kementerian/lembaga untuk selalu tertib administrasi, tertib visi, dan tertib hukum yang menjadi ukuran pengelolaan kekayaan negara.
Masih di hari yang sama, 24 September 2014, di Istana Wakil Presiden RI, diselenggarakan penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014. Di tahun sebelumnya, prestasi BPS yang berhasil meraih predikat nilai B berhasil mempertahankan akuntabilitasnya. Di tahun 2014, BPS kembali meraih predikat B dalam akuntabilitas kinerjanya, dengan nilai 70,50 atau naik 5 poin dari tahun sebelumnya dengan nilai 65,20. Dalam sambutannya, Boediono, pemberian reward ini merupakan salah satu indikator penilaian kinerja lembaga publik. “Pada akhirnya yang dinilai adalah kualitas pelayanan kita semua. Tidak harus pelayanan yang langsung lewat loket, tapi dari hasil kebijakan dan aturan yang dikeluarkan,” ujar Boediono. Lebih lanjut Boediono juga melihat perlunya keseimbangan antara reward dan penalty untuk menjaga kualitas kinerja setiap lembaga publik.
