BPS Provinsi Jawa Timur menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020 pada Rabu hingga Kamis (21-22/04/2021). Acara yang digelar secara daring tersebut dihadiri oleh berbagai macam kalangan, mulai dari instansi pemerintah, akademisi dan LSM. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penyusunan IDI tahun 2020, yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Jonathan Judianto, kegiatan FGD IDI ini harus dilalui untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan dan perkembangan demokrasi Jawa Timur pada tahun 2020. Lebih lanjut, Jonathan menerangkan bahwa meskipun IDI di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 77,68, masih di atas angka nasional (74,92). Akan tetapi, posisi Jawa Timur masih berada pada pertengahan perkembangan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi pada tiga aspek yang digunakan sebagai komponen penghitungan IDI (kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi).
Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa IDI sebagai indeks komposit telah dibangun sejak 2009 merupakan kolaborasi antara BPS, Kemenkopolhukam, Bappenas dan Kemendagri. Prinsip dari nilai IDI tidak untuk diperbandingkan antar provinsi. Tetapi untuk menelaah bagaimana provinsi kita ini mengalami kemajuan tataran demokrasinya. Dalam 10 tahun terakhir IDI Jawa Timur pernah berada di bawah angka nasional (di bawah 60) namun saat ini IDI Jawa Timur semakin membaik. Menurutnya, aspek kebebasan sipil bukan hanya dipengaruhi oleh pemerintah dan aparat saja. Kesadaran masyarakat akan kebebasan berkumpul dan berpendapat juga perlu diperhatikan.
FGD IDI ini dilaksanakan dengan cara menyampaikan hasil koding koran dan dokumen yang menjadi temuan dari tim BPS, kemudian dilakukan pembahasan bersama mengenai kelayakan koding tersebut sebagai data dalam penghitungan IDI. Acara IDI berlangsung secara intens dan menarik. Setiap peserta diberi ruang untuk mengajukan argumen maupun data/fakta tambahan secara terbuka. Acara yang dipandu oleh Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur ini berlangsung lancar dan hasilnya akan dilanjutkan pada wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari para narasumber/ahli yang hadir.
