Provinsi Jawa Timur

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan data BPS silakan isi Survei Kebutuhan Data disini

Konsultasi data statistik langsung dengan statistisi ahli BPS Provinsi Jawa Timur? Yuk kunjungi HaloPST

Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja

Audiensi Polda ke BPS Provinsi Jawa Timur

3 Maret 2025 | Kegiatan Statistik

Pada Senin, 3 Maret 2025, BPS Jawa Timur menggelar audiensi bersama Polda Jawa Timur di Ruang Vicon BPS Jawa Timur. Pertemuan ini membahas pentingnya data luas panen dan produksi jagung dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Saat ini, BPS Jawa Timur secara rutin melakukan survei Kerangka Sampel Area (KSA) untuk memperoleh data luas panen jagung serta survei ubinan untuk mengukur produktivitasnya. Data yang dihasilkan dari kedua metode ini menjadi landasan bagi perencanaan kebijakan pertanian yang lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan informasi yang valid dan terpercaya, diharapkan program peningkatan produksi jagung dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam audiensi ini, Polda Jawa Timur juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan manual terkait lahan jagung di berbagai kabupaten/kota. Oleh karena itu, sinergi antara BPS dan Polda menjadi langkah strategis untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam kebijakan pertanian. Selain itu, BPS Jawa Timur menekankan bahwa peningkatan produksi jagung dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu memperluas area tanam dan meningkatkan produktivitas per hektar.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023), wilayah dengan jumlah petani jagung terbanyak di Jawa Timur meliputi Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Sumenep. Dengan potensi ini, diharapkan berbagai program pertanian yang dicanangkan pemerintah dapat lebih terarah dan berdampak nyata bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.

Sebagai penyedia data statistik resmi, BPS Jawa Timur terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan berbasis data. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Timur, menjadi langkah nyata untuk menciptakan kebijakan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berita Terkait