Pada tanggal 10 September 2025, BPS Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Agenda ini merupakan bagian dari upaya memastikan implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Mewakili Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Ike Rahayu Sri, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim visitasi dan berharap masukan dari Komisi Informasi dapat menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan pelayanan informasi publik di masa mendatang.
Dalam paparannya, Komisi Informasi Jawa Timur menegaskan bahwa monev keterbukaan informasi publik dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme self assessment (SAQ) sebelum visitasi. Penilaian dilakukan mencakup beberapa aspek, antara lain kualitas dan jenis informasi, komitmen, sarana prasarana, hingga digitalisasi layanan. BPS Provinsi Jawa Timur sendiri tercatat sebagai salah satu badan publik yang masuk pada tahap penilaian ke-2.
Komisi Informasi juga memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya penyesuaian struktur PPID berbasis nama, penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) terutama untuk kategori informasi serta-merta, serta penguatan mekanisme pelayanan publik yang lebih spesifik. Catatan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti agar kualitas layanan keterbukaan informasi di BPS semakin meningkat.
Bagi BPS Provinsi Jawa Timur, keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga wujud komitmen untuk memberikan akses data yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari publikasi resmi, informasi pengadaan, layanan digital melalui media sosial, hingga fasilitas ramah disabilitas, semuanya diarahkan agar masyarakat lebih mudah mengakses data yang mereka butuhkan.
Transparansi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta memberikan manfaat nyata bagi berbagai kalangan, baik peneliti, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat umum, dalam mendukung pembangunan Jawa Timur yang lebih inklusif dan berbasis data.